tugas sejarah sospol gue


KONDISI DEMOKRASI LIBERAL
A.    Kondisi Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Sejak Indonesia merdeka yaitu tanggal 17 Agustus 1945, telah dilakukan berbagai percobaan demokrasi. Namun karena kondisi rakyat Indonesia yang banyak berpendidikan rendah dan hanya sedikit yang mengerti tentang politik, percobaan demokrasi di negeri ini banyak yang gagal, karena dasar untuk membangun demokrasi hampir tidak ditemukan. Indonesia pernah menganut sistem Demokrasi Liberal, yaitu Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Indonesia mengalami banyak pergantian kabinet, berikut kabinet-kabinet yang pernah berkuasa pada masa Demokrasi Liberal :
1.   Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
2.   Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
3.   Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
4.   Kabinet Ali Sostroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5.   Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6.   Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
7.   Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959)

1)   Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Pada tanggal 22 Agustus 1950 Presiden Soekarno mengangkat Muhammad Natsir sebagai formatir/pembentuk kabinet, dan diberi nama Kabinet Natsir dan diresmikan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1950 pada tanggal 6 September 1950.[1] Terdapat beberapa program dalam kabinet ini diantaranya :
a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
b.Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
c. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
d.   Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
e. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
f. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
g.Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.

      Kabinet ini memiliki kebijakan luar negeri yaitu bebas dan netral namun tetap bersimpati kepada negara-negara Barat. Indonesia diterima menjadi anggota PBB pada masa ini. Kabinet ini mengalami beberapa kegagalan yaitu terjadinya pemberontakan pada tanggal 10 Oktober 1950 oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, belum berhasil melaksanakan pemilihan umum, belum berhasil mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan dengan Belanda mengenai kedaulatan tidak membuahkan hasil. Harapan pemerintah untuk mengurangi luasnya birokrasi di negara ini juga tidak berhasil. Kabinet Natsir hanya berlangsung kurang lebih hanya tujuh bulan saja tanpa mencapai banyak prestasi penting. Jatuhnya kabinet ini semakin cepat setelah adanya dua orang menteri yaitu Mr. Wongsonegoro dan Prof. Ir. Johannes menarik diri dari kabinet dan berakhir pada tanggal 21    Maret 1951, tetapi terus menjalankan tugasnya sampai tanggal 21 April 1951 dan terbentuk kabinet berikutnya.
     
2)   Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
Kabinet ini menjadi terkenal dengan adanya usaha serius untuk menumpas PKI. Namun terjadi juga suatu krisis kebijakan luar negeri yang pro-Barat secara lebih aktif, oleh karena itu kabinet inipun akhirnya jatuh juga.
3)   Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

4)   Kabinet Ali Sostroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5)   Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6)   Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
7)   Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959)


[1] Suprapto, Bibit.1985.hlm 126

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan Pembentukan Pasar Ambarketawang

kos A36